INILAHSUKABUMI.COM – Massa aksi tergabung Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggeruduk gedung pendopo Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi, Senin (22/6/2026) siang.
Mereka membentangkan beberapa spanduk, di antaranya bertuliskan, “Evaluasi Total Program MBG, KDMP, Darurat Demokrasi”, “Cabut RUU TNI”, dan “Sahkan RUU Perampasan Asset”.
Di antara mereka, langsung berorasi menyampaikan aspirasi dan tuntutannya dengan menggunakan pengeras suara (megaphone). Massa aksi juga sesekali meneriakkan yel yel dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan mahasiswa hingga petani.
Dalam orasinya, para orator dari mahasiswa tersebut mengkritisi program-program pemerintah pusat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga persoalan TNI/Polri yang terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.
Baca juga : Wisatawan Tenggelam di Curug Larangan Sukabumi, Korban Ditemukan di Dasar Pusaran Air
Demonstran juga mengkritisi kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, terkait pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu, bangunan pendidikan yang tidak layak di sejumlah lokasi, belum lagi kondisi jalanan.
“Tolong pemerintah evaluasi total program MBG, karena kurang efektif,” teriak demonstran saat orasi.
“Pemerintah harus evaluasi total program KDMP (Koperasi Desa Merah Putih),” sambung demonstran lain saat orasi.
Aksi massa dari BEM Nusantara wilayah Sukabumi meminta Bupati Kabupaten Sukabumi mengunakan posisi kepala daerah, untuk menyuarakan aspirasi dan rekomendasi rakyat Kabupaten Sukabumi ke Pemerintah Pusat dan DPR RI.
Demonstrasi di depan gedung Pendopo Pemkab Sukabumi di sekitar Alun-alun Kota Sukabumi mendapatkan pengawalan dan pengamanan petugas Polres Sukabumi Kota.
Baca juga : DPRD dan Pemkab Sukabumi Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
Inilah Tuntutan Demonstran
BEM Nusantara wilayah Sukabumi meminta Bupati Sukabumi mengunakan posisi kepala daerah, untuk menyuarakan aspirasi dan rekomendasi rakyat kabupaten sukabumi ke pemerintah pusat dan DPR RI terkait :
Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang kurang efektif, efisien, serta mencegah potensi pemborosan anggaran.
Memprioritaskan MBG pada wilayah 3T (Tertinggal, Terbelakang dan Terluar).
Evaluasi total program KDMP (Koperasi Desa Merah Putih)
Stabilkan harga BBM dan kebutuhan bahan pokok.
Memperkuat meritokrasi dan memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.
Mengembalikan pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat kepada institusi sipil, sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip supremasi sipil dan amanat Reformasi 1998.
Meninjau kembali UU TNI dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan supremasi sipil.
Audit dan pertanggungjawaban IKN di ambang ketidak pastian.
Mendesak Bupati Sukabumi dan DPRD Kabupaten Sukabumi Komisi IV untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap RSUD Pelabuhanratu atas buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit dan melakukan penataan ulang tata kelola parkir, penerangan, serta fasilitas yang jelas sesuai ketentuan, serta menjamin keyamanan pengguna layanan rumah sakit.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani
Koordinator BEM Nusantara Wilayah Periangan Barat, Rahmadi L. Making.
Redaktur : Budiyanto
