INILAHSUKABUMI.COM – Dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencuat di Desa Bantarkalong, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Sejumlah warga mengeluhkan limbah yang diduga berasal dari fasilitas tersebut mengalir ke saluran air hingga bermuara ke Sungai Cimandiri.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku sudah lama merasakan dampak dari persoalan itu. Menurutnya, limbah sempat menimbulkan bau menyengat dan mengalir ke selokan warga sebelum akhirnya dialihkan menggunakan jaringan pipa.
“Baunya menyengat, terutama pada malam hari. Sebelumnya limbah mengalir ke selokan warga sebelum dialirkan menggunakan pipa ke arah sungai. Kondisi itu cukup mengganggu,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Berdasarkan pantauan di lokasi, di samping bangunan SPPG terlihat sebuah toren berukuran besar yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan limbah. Selain itu, terdapat jaringan pipa dan selang terpal yang membentang sekitar 100 meter menuju saluran air warga hingga berakhir di Sungai Cimandiri.
Warga khawatir pembuangan limbah berdampak terhadap kualitas lingkungan di sekitar permukiman. Bahkan, beberapa warga mengaku pernah mengalami kerugian yang diduga berkaitan dengan kondisi air di kawasan tersebut.
“Dulu ikan di kolam saya sempat mati. Air menjadi keruh dan berbau. Bahkan ada warga yang mengeluhkan gatal-gatal. Kami menduga hal itu berkaitan dengan limbah yang dibuang,” katanya.
Meski aliran limbah kini diduga telah diarahkan langsung ke Sungai Cimandiri melalui jaringan pipa, warga berharap ada langkah konkret dari pihak terkait agar pengelolaan limbah dilakukan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.
Menanggapi keluhan warga, Kepala Dapur SPPG Bantarkalong, M. Lutfi Fauji, mengakui adanya persoalan pada sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai belum berfungsi secara optimal.
Menurut Lutfi, pihaknya telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan unsur kewilayahan dan pengelola fasilitas guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Kami sudah melakukan koordinasi dan rapat sebanyak tiga kali bersama ketua RT, RW, dan pihak pengelola. Persoalan infrastruktur maupun operasional IPAL merupakan tanggung jawab pihak mitra atau pengelola,” ujarnya.
Lutfi menjelaskan, berbagai rekomendasi perbaikan telah disampaikan kepada pihak mitra sejak Januari 2026, baik secara tertulis maupun melalui komunikasi langsung. Namun hingga kini, tindak lanjut yang dilakukan disebut masih sebatas survei lapangan.
“Rekomendasi sudah kami sampaikan sejak Januari. Sampai sekarang pihak mitra baru melakukan survei, belum ada pelaksanaan perbaikan secara nyata,” katanya.
Ia juga menyatakan tidak keberatan apabila pemerintah desa mengambil langkah tegas untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih luas.
“Kalau memang Kepala Desa memutuskan untuk menghentikan sementara operasional sampai IPAL berfungsi dengan baik, saya tidak keberatan. Yang terpenting sistem pengolahan limbah berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak mitra atau pengelola yang bertanggung jawab terhadap operasional IPAL belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pencemaran tersebut. Warga berharap instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan guna memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga dan mencegah dampak yang lebih luas terhadap ekosistem Sungai Cimandiri. (*)
Reporter: Karimullah
Redaktur: Rendi Rustandi
