INILAHSUKABUMI.COM – Dinamika organisasi pemuda di Kabupaten Sukabumi tengah berada di titik krusial. Konflik internal di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sukabumi semakin meruncing setelah dua kubu kepengurusan, yakni di bawah pimpinan Yandra Utama Santosa dan Gilang Gusmana, saling mengklaim legitimasi konstitusional organisasi.
Perselisihan ini mencuat ke publik menyusul penetapan Gilang Gusmana sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi pada 27 Desember 2025. Padahal, sebelumnya Yandra Utama Santosa telah terpilih secara resmi melalui Musyawarah Daerah (Musda) pada Mei 2025.
Kubu Yandra Utama Tegaskan Legalitas Kemenkumham
Ketua DPD KNPI Kabupaten Sukabumi, Yandra Utama Santosa, menegaskan bahwa kepengurusannya adalah satu-satunya yang sah secara hukum. Menurutnya, struktur organisasi yang ia pimpin telah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Sukabumi yang kami pimpin adalah sah, konstitusional, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Klaim sepihak dari pihak lain merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi organisasi,” tegas Yandra, seperti dikutip dari radarsukabumi.com, Selasa (30/12/2025)..
Yandra juga melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi. Ia menilai sikap Pemda yang tidak tegas justru memperkeruh suasana. Sebagai langkah perlawanan, pihak Yandra berencana melakukan konsolidasi besar-besaran bersama Organisasi Kepemudaan (OKP) dan mengancam akan mengerahkan hingga 10.000 massa dalam aksi damai.
Respons Kubu Gilang Gusmana Terkait Tudingan Dualisme
Di sisi lain, pihak Gilang Gusmana menepis adanya isu dualisme kepengurusan. Wakil Ketua Bidang OKK DPD KNPI Kabupaten Sukabumi versi Gilang, Isep Ucu Agustina, menjelaskan bahwa pihaknya berada di bawah garis struktural yang berbeda sejak tingkat pusat hingga provinsi.
“Kami tidak merasa ada dualisme. Secara struktural, DPD KNPI yang dipimpin Bung Gilang memiliki jalur koordinasi yang berbeda mulai dari DPP hingga DPD Jawa Barat,” ujar Isep.
Isep menambahkan bahwa pihaknya saat ini lebih memilih untuk fokus pada program kerja nyata bagi masyarakat, seperti isu lingkungan, pendidikan, dan ekonomi, daripada terjebak dalam polemik kepengurusan. (*)
Redaktur: Rendi Rustandi
