INILAHSUKABUMI.COM – Rencana pembangunan proyek Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi (PLTP/Geothermal) di empat titik kawasan konservasi Jawa Barat memantik perlawanan keras.
Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) bersama Jaringan Relawan Pembela Konservasi (Relasi) menyatakan sikap tegas menolak proyek geothermal tersebut, terutama yang menyasar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
Koordinator FK3I Nasional, Dedi Kurniawan sekaligus juru bicara Relasi, mengungkapkan pihaknya telah melakukan konsolidasi tertutup bersama kelompok pencinta alam, mahasiswa, dan masyarakat terdampak.
Fokus utama penolakan saat ini adalah aktivitas pematokan lahan garapan masyarakat oleh PT DMGP, perusahaan yang disebut-sebut sebagai kepanjangan tangan dari Sinar Mas Group.
Baca juga : Stop PLTP di Kawasan Konservasi Gunung Gede Pangrango, FK3I : Simpan Energi untuk Anak Cucu !
”Kami menolak keras karena sejak awal, pihak DMGP tidak menempuh langkah persuasif. Ada dua aspek krusial yang kami soroti, permasalahan sosial akibat minimnya sosialisasi dan ancaman nyata bagi keberlangsungan kawasan hutan,” ungkap Dedi dalam keterangan tertulis kepada InilahSukabumi.com Kamis (4/6/2026) malam.
Ancaman di Balik Energi Terbarukan
Dedi menekankan bahwa tutupan lahan hutan di Jawa Barat saat ini berada dalam kondisi kritis. Menurutnya, proyek yang diklaim sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT) ini terkesan dipaksakan tanpa kajian detail mengenai dampak sosial dan lingkungan.
”Seharusnya kajian sosial kawasan dan lingkungan menjadi fondasi utama. Yang terjadi justru sebaliknya, proyek ini terus digenjot dan dikuras tanpa memikirkan cadangan energi masa depan,” ujar dia.
“Kami mempertanyakan untuk siapa proyek ini sebenarnya? Sementara di sisi lain, energi fosil masih terus dipertahankan,” sambung Dedi yang juga Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar.
Ia juga menyoroti ironi di mana eksplorasi terus dilakukan di zona dengan nilai ekologis tinggi, sementara hak dasar masyarakat untuk mendapatkan listrik belum sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah.
“Kawasan hutan rimba yang seharusnya menjadi zona perlindungan kebencanaan dan keanekaragaman hayati, justru dikapitalisasi,” kata Dedi.
Target: Tunda hingga 2028 dan Audit Ulang
Dalam tuntutannya, FK3I dan Relasi menuntut penghentian pembangunan hingga tahun 2028. Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan audit total terhadap kebutuhan listrik masyarakat, bukan sekadar menjadikannya komoditas bisnis bagi segelintir elite politik dan korporasi.
Baca juga : Warga Desa Sirnarasa Sukabumi Tolak Geothermal di Kaki Gunung Halimun
”Kami menolak jika proyek ini hanya menjadi lahan permainan bisnis antara pihak legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam urusan Dana Bagi Hasil (DBH),” ucap Dedi.
“Kami akan menurunkan 500 massa untuk turun ke jalan, menyuarakan kepentingan makhluk hidup, pohon dan satwa yang tidak bisa bersuara,” sambung dia.
Saat ini, pihak FK3I tengah mematangkan skema dan rencana aksi bersama jaringan pegiat lingkungan dari Cianjur, Sumedang, Kuningan, dan Garut.
Mereka menegaskan bahwa perlawanan akan terus berlanjut hingga ada kebijakan yang memihak pada penyelamatan ekosistem dan hak-hak rakyat.
Redaktur : Budiyanto
