INILAHSUKABUMI.COM – Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, kini menjelma menjadi salah satu pusat industri terbesar. Namun, di balik megahnya deretan pabrik, ironi justru muncul, angka pengangguran warga lokal masih sangat tinggi.
Kondisi ini menjadi sorotan tajam anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Golkar, Ferry Supriyadi, saat menggelar reses kedua tahun sidang 2026 di Kampung Sedamukti, Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kamis (4/6/2026).
Ferry mengungkapkan kehadiran perusahaan di wilayah Cikembar seharusnya menjadi solusi ekonomi bagi warga sekitar, bukan justru menjadi penonton di rumah sendiri. Keberadaan industri seharusnya memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja lokal.
“Masyarakat sekitar harus menjadi prioritas dalam proses rekrutmen,” ungkap Ferry kepada awak media selesai reses di wilayah Kecamatan Cikembar.
Dorong Regulasi Tegas
Melihat masih tingginya angka pengangguran, Ferry yang juga Ketua Komisi IV berkomitmen untuk segera melakukan koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah desa, kecamatan, hingga pihak perusahaan.
Lebih jauh, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi tengah menggodok langkah untuk mendorong revisi regulasi daerah terkait ketenagakerjaan.
Langkah ini diambil agar tercipta aturan yang lebih mengikat bagi perusahaan untuk memprioritaskan warga lokal, selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
”Kami ingin ada regulasi yang lebih tegas. Jika perusahaan tidak kooperatif dan mengabaikan hak masyarakat sekitar, kami akan mendorong tindakan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujar dia.
“Industri harus memberikan manfaat nyata, bukan hanya mengeruk keuntungan,” sambung Ferry yang juga sebelumnya sempat menjadi aktivis buruh.
Infrastruktur dan Mitigasi Bencana
Selain masalah ketenagakerjaan, reses tersebut juga menampung aspirasi warga terkait sarana air bersih, infrastruktur jalan, hingga kerawanan bencana di wilayah Desa Bojongraharja.
Ferry mencatat bahwa Desa Bojongraharja termasuk wilayah yang cukup rentan terhadap bencana. Ia memastikan akan memperjuangkan program penguatan sistem mitigasi dan penanganan bencana melalui anggaran pemerintah daerah.
”Terkait kebencanaan, ini menjadi prioritas kami. Meski di tengah efisiensi anggaran, pembangunan harus tetap berjalan dengan memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat,” pungkas dia. (Adv)
Reporter: Idam
Redaktur: Budiyanto
